MAKASSAR – Musyawarah Kerja Nasional IV Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (MUKERNAS IV LIDMI) dengan tema “Transformasi Gerakan Progresif dan Kolaboratif, Menuju Indonesia Beradab” sukses digelar di Hotel Raising Makassar, sejak Jumat (13/5/2022) hingga Ahad (15/5/2022).
Sebanyak kurang lebih 60 pengurus Pimpinan Pusat beserta puluhan perwakilan Pimpinan Daerah (PD) dan Pimpinan Wilayah (PW) LIDMI se-Indonesia menghadiri forum ini yang kemudian mengikuti jalannya persidangan hingga selesai di hari Ahad.
Mukernas IV ini diawali dengan pembukaan yang menghadirkan pembicara nasional seperti Dr. Adian Husaini, M.Si (Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, M.Sc (Pakar Hukum Tata Negara, Cendekiawan Nasional). Kegiatan dengan resmi dibuka oleh Tamsil Linrung yang saat ini merupakan Ketua Kelompok DPD di MPR RI.
Adapun persidangan disusun dengan format pleno yang mendiskusikan program kerja yang diusung oleh 9 bidang. Bidang tersebut antara lain Bidang PWK dan KDMI, Bidang Humas, Jaringan dan Kebijakan Publik, Bidang Kaderisasi, Bidang Kajian Strategis, Bidang Dakwah dan al-Qur’an, Bidang Sosial, Kesehatan dan Lingkungan, Bidang Pengembangan SDM, Bidang Ekonomi Kreatif, dan Bidang Media dan Infokom.
Related Posts
Menurut Asrullah, Ketua Umum PP Lidmi, semua program kerja tersebut diharapkan dapat menerapkan fungsi progresif dan kolaboratif sehingga dapat memaksimalkan hasil yang ingin dicapai.
“Adanya begitu banyak program kerja yang disusun oleh bidang telah merefleksikan kompleksitas permasalahan bangsa saat ini. Oleh karena itu, sesuai dengan tema yang telah diusung, setiap elemen Lidmi harus mengedepankan fungsi progresif dan kolaboratif dalam pelaksanaannya. Permasalahan bangsa adalah tugas kita bersama untuk mengatasinya,” tegasnya.
Selain dari 60 program kerja besar yang diusung oleh PP Lidmi, pada Mukernas IV ini juga dirumuskan isu besar yang akan dikawal oleh Lidmi dalam 1 periode kepengurusan.Isu ini dianggap sebagai permasalahan yang sangat krusial dan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa. Isu yang dikawal tersebut diantaranya pemindahan ibu kota negara, disahkannya UU TPKS, kampanye ‘kepagian’ para elit politik, dan masalah ‘tiket palsu 2024’.
Dalam orasinya di akhir acara, Asrullah menekankan bahwa keempat isu ini akan terus dikawal demi terciptanya kehidupan berbangsa yang demokratis dan lebih beradab.
“Kita akan mengawal 4 isu yang disepakati di mukernas ini. Masalah IKN dan kampanye elit politik menjadi hal yang meresahkan akhir-akhir ini. Belum lagi masalah UU TPKS yang menyisakan beberapa persoalan. Terakhir, 2 tahun lagi kita akan mendapati pemilu 2024. Tiket palsu yang dijajakan partai pemenang pemilu 2019 itu sebenarnya sudah usang. Akhirnya, tidak akan muncul opsi alternatif dari calon-calon potensial di tahun 2024,” ungkapnya.
